Menurutnya, ada beberapa standar akreditasi bagi sekolah atau madrasah. Di antaranya standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta standar isi.
Dia menjelaskan, 2.592 sekolah dan madrasah negeri maupun swasta di Lampung yang belum terakreditasi, diakuinya bukan karena belum memenuhi standar. Tetapi disebabkan kuota yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional (BAN) pusat terbatas.
Disebutnya tahun ini ada 846 sekolah dan madrasah dari SD hingga SMK yang divisitasi oleh BASM. Kuota tersebut diperbanyak pada tahun 2016 menjadi 1.322 sekolah. ’’Tahun ini kami memvisitasi 846 sekolah dan madrasah di 15 kabupaten/kota. Untuk tahun 2016 kuota akreditasi diperbanyak menjadi 1.322 sekolah dan madrasah,” katanya.
Adapun prosedur visitasi itu sambung dia, berdasarkan usulan sekolah kepada dinas pendidikan (disdik) kota/kabupaten. Kemudian, dari disdik dibuat laporan visitasi akreditasi kepada unit pelaksana akreditasi (Upak) yang terdapat di masing-maisng kabupaten/kota. Setelah itu, Upak-lah yang menyampaikan kepada BASM.
Jadi akreditasi ini tidak secara tiba-tiba datang ke lokasi dan meninjau lapangan. Sebab BASM dan pusat menunggu kesiapan sekolah itu untuk divisitasi dan dinilai. ’’Dari visitasi tahun ini kita akui ada dua sekolah yang belum bisa lolos akreditasi. Tidak perlu saya sebut sekolah apa itu yang pasti saya yakin mereka bakal memperbaiki kekurangannya karena penilaian yang buat tidak lolos itu benar-benar nyelip dan kami menilai itu tanggung,” paparnya.
Kepada Radar Lampung dia mengungkapkan, pihaknya melalui Upak dan disdik kota/kabupaten saat ini masih melakukan pemetaan sekolah mana saja yang siap untuk divisitasi tahun depan. ’’Untuk itu sekolah maupun madrasah yang belum terakreditasi segera melengkapi persayaratan dan mengajukan usulan visitasi akreditasi ke BASM,’’imbaunya.
Terpisah anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir mengaku kaget mengetahui banyaknya sekolah yang belum terakreditasi. Untuk itu, dia meminta seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret. Sebab, akreditais merupakan faktor penentu layak tidaknya sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
Dia juga meminta disdik kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mendata sekolah yang belum terakreditasi agar dapat diajukan dalam laporan visitasi kepada BASM. ’’Ini tidak bisa didiamkan, karena akreditasi ini akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan. Saya minta semua pihak terkait proaktif, nanti kami juga akan terus mengawal. Target kita htahun 2017 semua sekolah sudah terakreditasi,’’ tegasnya. (nan/c1/nui)
