Saturday, July 11, 2020

Mantan Bendahara Jalani Sidang Perdana

Most Read

Pemkab Pesawaran Nyerah, Asa Warga Pupus

Radartvnews.com- Usai digelar mediasi (9/7) puluhan warga dan pedagang di dusun ringgung RT 002/RW 001 desa sidodadi,...

ABK Asal Lampung Meninggal Dalam Freezer Kapal Ikan TIongkok, Dua Polda Koordinasi

Radartvnews.com- Seorang anak buah kapal (ABK) asal Lampung ditemukañ meninggal didalam freezer di kapal ikan bendera tiongkok.

Kasus Positif Covid 19 Muncul di Lampung Timur

Radartvnews.com- Kabupaten Lampung Timur yang merupakan zona hijau karena tak ada kasus positif covid-19 kini memiliki kasus...

Dua Target Operasi Bandar Sabu Diringkus

Radartvnews.com- Tekab 308 Polsek Bukit Kemuning menggerebek dua rumah bandar sabu-sabu,  dari dua laokasi petugas menyita tujuh...

OTT ASN, Polda Lampung Sita Dokumen Dari Inspektorat Lampung Timur

Radartvnews.com- Empat angota  Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Lampung mendatangi Kantor Inspektorat Lampung Timur, senin sore (6/7). Dengan...

Tolak Omnibus Law Disahkan, Massa Kembali Aksi

Radartvnews.com- Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Lampung ini melakukan aksi unjuk rasa...

radartvnews.com – Edwin Muhammad Zubair harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang.

Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Lampung Tengah ini didakwa melakukan tindak pidana Dana Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2007 senilai 32 miliar rupiah.

Warga Jalan Raden Gunawan Hajimena Natar Kabupaten Lampung Selatan ini bersama Kiepala BPKD Herman Hasboellah, oleh Jaksa Tedi Nopriadi didakwa menandatangani pencairan dana senilai 32 milyar.

Dana fiktif tersebut diperuntukan untuk anggaran berupa Belanja Bantuan PKK 200 juta,  Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan 6 miliar, Belanja Bantuan Sosial Partai Politik 820 juta dan bantuan Organisasi Kemasyarakatan 25 miliar.

Berita Lainnya  Dua Target Operasi Bandar Sabu Diringkus

Terdakwa mengajukan 20 proposal pengajuan bantuan Sosial Bansos Fiktif sebanyak 550 juta rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo,  pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI no 20 tahun 2001tentang perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi KUHP.

 Atas tuduhan Jaksa, terdakwa merasa tidak keberatan, Majelis Hakim menunda sidang pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (leo)

 

berita pilihan

Subscribe
Notify of
Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Berita Lainnya  Aroma Trafficking di P2TP2A Menyeruak

Deadline Seminggu, RS Harus Tetapkan Tarif Rapid Test

Radartvnews.com- Surat Edaran Kementerian Kesehatan tantang batas tarif tertinggi rapis tes covid 19 sebesar Rp150.000 belum bisa di terapkan di kota tapis...

Kasus Positif Covid 19 Muncul di Lampung Timur

Radartvnews.com- Kabupaten Lampung Timur yang merupakan zona hijau karena tak ada kasus positif covid-19 kini memiliki kasus baru. Tim gugus tugas Provinsi...

Tolak Omnibus Law Disahkan, Massa Kembali Aksi

Radartvnews.com- Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Lampung ini melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus...

berita terkait lainnya