Gubernur Lampung menghimbau kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik, untuk dapat meningkatkan kinerja nya secara optimal dan profesional, dalam hal memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis yang mewakili Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam sambutannya sekaligus membuka Acara Rapat Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.
Hamartoni mengatakan PPID ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta penguatan tugas kinerja dan peran aktif PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Dalam menghadapi era keterbukaan informasi publik, PPID sangat di butuhkan oleh Pemerintah dan diharapkan harus ada kemampuan individu serta SDM kepada masing-masing SKPD untuk mengelola informasi secara benar untuk dikonsumsi kepada masyarakat,” ujarnya.
“Gubernur mengharapkan agar dalam pelaksanaan pemberian informasi, bukan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat tetapi juga bagaimana komunikasi dapat terjalin kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang benar terhadap hasil-hasil pembangunan di Provinsi Lampung,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo dan Statisik Achmad Chrisna Putra menjelaskan PPID pada setiap SKPD untuk memberikan setiap informasi perkembangan ataupun program yang dilakukan, untuk dapat disebarkan dan memberi informasi untuk masyarakat.
“Penting untuk SKPD memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan efek yang positif untuk masyarakat tahu tentang perkembangan pembangunan di Provinsi Lampung,”ujarnya.
Chrisna menuturkan PPID setiap SKPD diangkat oleh setiap masing-masing Kepala SKPD yang diharapkan untuk melakukan penginformasian yang transparan terutama terhadap pembangunan Provinsi Lampung.
“Ada 4 Kabupaten/Kota yang belum membentuk PPID, dan nanti kami akan berikan surat terkait hal itu, untuk PPID di tingkat Provinsi ada di Dinas Kominfo dan Statistik, nantinya dibantu PPID pada masing-masing SKPD untuk memberikan informasi seputar perkembangan Satkernya,”.
“Bagaimana komitmen ini di atas segalanya sebagai pimpinan dalam konteks implementasi UU No.14 Tahun 2008 yaitu menjadi tanggung jawab pimpinan di setiap badan publik memberikan informasi yang transparan sebagai konsumsi masyarakat,” ujarnya. Lanjutnya ada beberapa daftar Informasi yang dikecualikan untuk disebarkan yaitu yang dapat membahayakan keselamatan negara diantaranya informasi penegakan hukum, informasi pribadi, dan informasi yang dapat menggangu kekayaan alam Indonesia. (Rls)
