Saturday, September 19, 2020

Surat Palsu KPK Beredar ke Kepala Desa di Lampung

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

radartvnews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengklarifikasi bahwa surat yang dikirimkan kepada para Kepala Desa di seluruh Provinsi Lampung yang menyoal Dana Desa adalah surat palsu. Surat tersebut mencatut nama KPK untuk mengganggu kondusifitas keamanan dan stabilitas masyarakat Lampung. Surat yang salah satu poinnya mencemarkan nama baik Pemerintah Provinsi Lampung juga Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tidak mendasar dan tidak bersumber dari KPK RI.

Pengiriman surat palsu dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab secara terorganisir dan terencana.
Dari cap pos yang terdapat pada surat tersebut diketahui surat tersebut dikirim dari Kantor Pos yang berada di Jakata Pusat dengan tujuan untuk merusak wibawa dan citra Gubernur Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat mengelar Konferensi Pers terkait Surat Palsu yang mengatas namakan KPK RI di Ruang Kerja Sekda Selasa, (6/02/2018).

KPK RI menyatakan bahwa dengan beredarnya surat palsu tersebut KPK RI telah dirugikan secara materil, baik sebagai lembaga Negara yang telah disalahgunakan namanya maupun pencatutan nama pimpinan KPK Agus Raharjo. Sebagai tindak lanjut dari laporan yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, KPK telah mengirimkan Deputi Pengawas Internal KPK secara langsung untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam rangka menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Berita Lainnya  LBH Bandar Lampung: Tunda Pilkada, Keselamatan Warga Diatas Segalanya

Dalam kesempatan tersebut Hamartoni juga menjelaskan bahwa Dana Desa yang disinggung dalam “Surat Palsu” tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

Seperti di ketahui pengelolaan dana desa dilakukan Kepala desa dengan manajemen Pemerintah Kabupaten/Kota. Hamartoni juga menjelaskan kejanggalan surat palsu tersebut terlihat dari format surat yang tidak sesuai dengan format yang ada di KPK RI. Bahkan, sistem penomoran, tandatangan (dto) tidak lazim. “Hati-hati penipuan yang berkedok KPK “ kata Hamartoni.

Melalui surat resmi KPK RI No. B/933/P1.05/01 – 42/02/2018, KPK RI mengimbau kepada semua pihak untuk mewaspadai maraknya penyalahgunaan nama KPK, dan atau nama pimpinan KPK, pejabat/pegawai KPK, oleh pihak pihak lain dengan cara – cara membuat surat palsu, kartu identitas palsu, seragam, atribute/lencana berlogo KPK atau mengaku sebagai mitra KPK, yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.

Berita Lainnya  Dilantik 25 September 2020, Nama 5 Pjs Bupati di Kemendagri

Dalam surat tersebut juga disampaikan Direktorat Pengaduan Masyarakat Jl. Kuningan Persada Kav. Setiabudi, Jakarta 12950, atau line telp. 021-2557-8389 atau sms 08558575575 dan email : pengaduan@kpk.go.id, informasi@kpk.go.id. Ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengklarifikasi atau mengadukan hal – hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan institusi KPK. (Rls/JF)

berita pilihan

berita terkait lainnya