radartvnews.com- Pemprov Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
Raihan opini WTP ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, selasa pagi (5/6/2018).
Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto ke Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal dan Plt Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis, namun raihan Opini WTP ini masih memiliki catatan dari BPK setidaknya ada empat catatan yang diberikan kepada Pemprov Lampung.
Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto mengatakan catatan tersebut terdiri dari dua aspek temuan pemeriksaan BPK diantaranya temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern antara lain pengelolaan dan pencatatan aset personil pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari pemerintah kabupaten/kota yang belum memadai. Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2017 masih belum tertib.
Lainnya temuan pemeriksaan yang menyangkut kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan antara lain pembayaran belanja pegawai tambahan penghasilan belum tertib dan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp1.501.481.033 dan pengerjaan teknis pengerasan jalan tak sesuai dengan kontrak sebesar Rp1.866.819.791.
Sementara itu penjabat Sekretaris Daerah Lampung Hamartoni Ahadis mengapresiasi atas raihan tersebut, catatan catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Lampung akan segera di tindaklanjuti. Raihan WTP ini juga sebagai parameter pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.(lih/san)
