Saturday, September 19, 2020

Tak Lapor LPPDK Kursi Parpol Terancam

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

radartvnews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu kembali mengingatkan kepada peserta pemilu khususnya partai politik untuk laporkan penerimaan dan pengeluaraan dana kampanye (LPPDK).

Dana kampanye peserta pemilu dibagi menjadi tiga tahapan yakni laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan yang terakhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Komisioner KPU Lampung Bidang Hukum M. Tio Aliansyah mengatakan seluruh peserta pemilu wajib untuk melaporkan seluruh dana kampanyenya bagi partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye dapat di berikan sangsi.  

Sebagai contoh, jika parpol pemenang pemilu mendapatkan kursi maka jumlah kursi tidak ditetapkan dan hilang.

“kewajiban dan mentaati laporan dana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, kalau mendapatkan kursi tapi belom lapor tidak ditetapkan perolehan kursi,” ujar Tio.

Setelah seluruh peserta pemilu melaporkan LPPDK maka audit akan langsung di lakukan oleh kantor akuntan publik yang sudah berkerjasama dengan KPU. Audit di lakukan secara akuntabel tanpa intervensi penyelenggara.(bow/san)

berita pilihan

berita terkait lainnya