Thursday, October 22, 2020

Hanya Tiga Perusahaan Karoseri Berizin

Most Read

Istri Terpapar Covid-19, Kadishub Diisolasi dan Kantor Dishub Pesawaran Tutup 14 Hari

Radartvnews.com-Pemkab Pesawaran akan meliburkan aktifitas perkantoran di Dinas Perhubungan setempat selama 14 hari terhitung mulai senin 19 oktober 2020. Sekretaris...

SDM Hambat Pengembangan Wisata di Lampung

Radartvnews.com- Untuk memberikan informasi kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentang agenda pariwisata tahun 2020, Pemerintah Provinsi...

Daring Diperpanjang 3 Januari 2021

Radartvnews.com- Pemkot Bandar Lampung memperpanjang belajar di rumah hingga 3 januari 2021 mendatang. Surat Edaran Walikota Nomor 420 / 1263...

Tiga Bocah SD Tenggelam di Waduk Kardoyo

Radartvnews.com- Tiga bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Bandar Lampung tewas akibat tenggelam waduk...

Lampung Sisakan 1 Daerah Zona Hijau Covid-19

Radartvnews.com- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kembali menetapkan (21/10) kota Bandar Lampung menjadi zona merah covid-19. Dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung,...

Velg Mobil Hilang, Warga Telukbetung Dipaksa Kencingi Al-Quran

Radartvnews.com- Dua warga Telukbetung Selatan, diperiksa Satreskrim Polresta Bandar Lampung (20/10) karena memaksa warga bersumpah dengan mengencingi dan membakar ...

Sementara perusahaan karoseri yang belum memiliki SKRB dihimbau untuk segera mengurus, sebab jika perusahaan karoseri tak memiliki SKRB maka tak bisa memproduksi suatu rancang bangun truk maupun bus. Disisi lain berdasarkan aturan biaya proses perizinan SKRB sekali produksi memakan biaya 35 juta rupiah untuk truk.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu dan Lampung menyatakan bahwa di Lampung baru ada tiga perusahaan karoseri yang memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun ( SKRB )  dari sekitar 25 perusahaan karoseri di Lampung.

Tiga perusahaan karoseri yang memiliki SKRB itu diantaranya top central, putra mandiri, dan jaya makmur. BPTD wilayah VI Bengkulu dan Lampung menghimbau perusahaan karoseri yang belum memiliki SKRB untuk segera mengurus. Sebab bila perusahaan karoseri tak memiliki SKRB maka tak bisa memproduksi rancang bangun bus maupun truk.

Proses perizinan skrb sendiri melalui berbagai tahapan mulai dari  perusahaan karoseri mengakukan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) ke Dishub Provinsi Lampung, SKT itu melampirkan berkas lokasi tempat kerja, peralatan, sumber daya manusia, siup, situ, serta harus berbadan hukum.

SKT merupakan salah satu syarat untuk mengajukan izin SKRB ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Setelah perusahaan memiliki SKT baru mengajukan izin SKRB jika SKRB telah di setujui oleh Dirjen Hubdar maka perusahaan karoseri bisa memproduksi rancang bangun truk maupun bus dengan sesuai aturan.

Sementara itu, untuk pengecekan rancang bangun BPTD wilayah VI Bengkulu Lampung hanya bertugas mengecek rancang bangun yang telah dibuat jika sesuai spesifikasi maka bptd akan segera mengirim berkas ke pusat, baru setelah itu di cek kembali jika sesuai spesifikasi maka Dirjen Perhubungan Darat akan mengeluarkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe ( SRUT ).

Koordinator penguji kendaraan bermotor BPTD wilayah VI Bengkulu – Lampung, Gandi Pramana mengatakan, untuk segala proses pengajuan SKRB biaya sebesar 40 juta untuk rancang bangun bus, sementara rancang bangun truk 35 juta rupiah. Pengurusan biaya merupakan wewenang pusat.

Biaya ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ). (Lih/Ri)

berita menarik lainnya

BERITA TERKINI

Maklumat Kammi Lampung Rapor Merah Jokowi-Ma’ruf Amin

Radartvnews.com- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lampung mengelar aksi teatrikal mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, Rabu 21 oktober 2020. Dengan memakai topeng wajah Presiden...

berita terkait lainnya