Saturday, September 19, 2020

Izin Keluar, Pemprov Kangkangi KPK

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Pemprov Lampung, secara resemi telah mengeluarkan surat izin pemanfaatakan ruang taman wisata bahari PT. Tegal Mas Thomas Selasa pagi,  surat izin yang berlaku selama dua tahun tersebut merupakan salah satu syarat yang di minta komisi pemberantasan korupsi beberapa waktu lalu.  Namun PT. Tegal Mas Thomas masih harus mengurus izin lingkungan dan izin darat yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Pesawaran  untuk secara resmi melegalkan lokasi taman wisata bahari yang terletak  di desa Gebung, kecamatan Teluk Pandan, kabupaten Pesawaran.

Ada beberapa poin yang harus di penuhi PT. Tegal Mas Thomas,  diantaranya PT. Tegal Mas Thomas harus tetap memberikan akses publik pada kawasan sempadan pantai.  Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan pengembangan taman wisata bahari PT. Tegal Mas Thomas harus memenuhi seluruh ketentuan baik dari aspek,  hokum, teknis administrasi  masyarakat setempat,  dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Lainnya  Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Serta PT.  Tegal Mas Thomas wajib menghentikan kegiatan reklamasi dan pengembalian fungsi kawasan pantai di depan pantai Maritta Sari,  serta menghentikan aktivitas pengembangan ruang laut di Pulau Tegal selain kegiatan pariwisata sampai diterbitkannya perizinan sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan yang berlaku.

Pj. Sekprov Lampung Fahrizal Darminto ditemui di kantornya membenarkan keluarnya  surat ini. Ia menjelaskan dengan dikeluarkannya izin ini, artinya segala aktivitas pariwisata bersifat legal dan pemerintah sudah bisa menarik pajak dari sektor wisata Pulau Tegal Mas tersebut .

Sementara melalui pesan singkat owner Tegal Mas Thomas Riska, membenarkan keluarnya izin tersebut namun tak berkata banyak terkait hal lain.

Berita Lainnya  Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Sebelumnya pada 2 Juli 2019 lalu, melakukan penyegelan terhadap taman wisata Tegal Mas atas rekomendari  komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait  perizinan wisata  dan usaha wisatawan Tegal Mas yang belum dilengkapi, sehingga   lembaga anti rasuah  meminta kegiatan wisata Tegal Mas Lampung dihentikan untuk sementara sampai proses perizinan  selesai di laksanakan. (Re/Ri)

berita pilihan

berita terkait lainnya