Tuesday, May 26, 2020

Pemprov Cari Solusi Permasalahan Sengketa Lahan Aset Waydadi

Most Read

Air Laut Pasang Masuk Pemukiman Warga

Radartvnews.com- Puluhan rumah di kampung rawa laut, Panjang, Bandar Lampung banjir akibat air lau pasang (25/5/20). Sementara...

(Video) Tersangka Dukun Cabul Gagahi 2 Gadis

radartvnews.com – Ada-ada saja ide tersangka basri 52 tahun warga pekon lansbaw, rtrw 11 kecamatan gisting, kabupaten tanggamus. Dengan bermodalkan...

Dirawat 3 Hari, ODP Meninggal

Radartvnews.com- Orang Dalam Pemantauan (ODP) asal kelurahan rejomulyo kecamatan Metro Selatan, meninggal dunia setelah dirawat selama tiga...

Update Covid-19 di Lampung 25-5-2020: Tambah Lagi 7, Kasus Pisitif Jadi 116

Radartvnews.com- Kasus positif corona atau covid-19 di hari kedua lebaran (25/4/20) kembali melonjak dari sebelumnya 109 kasus...

Lagi, Rampok Gasak Rp 35 Juta

Radartvnews.com- Aksi perampokan di Bandar Lampung kian marak. Kali ini rumah Haji Faisal di kelurahan kotakarang raya, Kecamatan...

43 Lokasi Gelar Salat Ied di Bandar Lampung

Radartvnews.com- Meski di tengah pandemi covid-19, sebagian warga Bandar Lampung tetap melaksanakan salat ied berjemaah di masjid...

Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan segera menyelesaikan sengketa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi Sukarame Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menempati lahan tersebut belum mau membayar Sertifikat Tanah. 

Diketahui, lahan tersebut merupakan milik Pemprov Lampung, namun telah diserahkan kepada masyarakat yang menempati dengan syarat membayar ganti rugi lahan Sertifikat per meter sebesar 550 ribu rupiah. 

Uang ganti rugi lahan tersebut nantinya akan dimasukan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Lampung. PJ Sekertaris Provinsi (Sekprov) Fahrizal Darminto, mengatakan saat ini pihaknya akan segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan cara membangun kembali komunikasi dengan warga. 

Dirinya juga mengharapkan warga Waydadi agar bisa taat aturan untuk segera membayar ganti rugi lahan yang telah ditempatkan dalam upaya pengurusan Sertifikat Hak Milik secara resmi. 

Diketahui lahan Waydadi milik Pemprov seluas 89 hektare itu telah dilepas kepada masyarakat namun dengan syarat masyarakat yang menempati wajib mengganti rugi lahan, persoalan aset lahan Waydadi ini juga menjadi sorotan Ombudsman RI.

(Gal)

post terbaik

berita terbaru

Tes Swab 2 Pasien Covid-19 Lampung Utara Negatif

Radartvnews.com- Tim gugus percepatan penanganan covid-19 Lampung Utara telah melakukan uji swab terhadap dua pasien positif covid-19 di Lampung Utara. Hasiul tes...

Air Laut Pasang Masuk Pemukiman Warga

Radartvnews.com- Puluhan rumah di kampung rawa laut, Panjang, Bandar Lampung banjir akibat air lau pasang (25/5/20). Sementara jarak antara laut dengan permukiman...

berita terkait lainnya