Saturday, September 19, 2020

Lima Rekomendasi Pansus Politik Uang, Desak BPK Audit Dana Hibah Pilgub 2018

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar Paripurna hasil kerja Pansus tindak pidana politik uang yang cukup menyita perhatian masyarakat Provinsi Lampung. Diketahui, Pansus telah berkerja mencari akar permasalahan mulai dari memanggil pihak – pihak yang berkaitan bahkan memanggil media massa untuk rapat dengar pendapat.

Juru bicara Panitia Khusus, Watoni Noerdin mengatakan, Pansus mengeluarkan lima rekomendasi untuk memperbaiki proses demokrasi di Provinsi Lampung.

Berikut lima point rekomendasi Pansus tindak pidana politik uang :

1. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Lampung beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa, sehingga terdapat data yang jelas bagaimana penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk penyelenggaran pengawasan Pilgub Lampung.

2. Meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan audit kinerja atas pelayanan administrasi Bawaslu terhadap laporan, keluhan penduduk atas laporan dugaan terjadinya politik uang dan laporan dugaan pelanggaran lainya pada Pilgub Lampung.

Berita Lainnya  Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

3. Menyampaikan hasil Pansus kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana Pemilu/Pilkada serta penegasan atas kedudukan penyidik kejaksaan dan kepolisian di sentra gakumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana amanat Undang – Undang yang berlaku.

5. Perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara in-absentia, guna antisipasi permasalahan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran Pemilu/Pilkada.

Sementara itu, ketua pansus politik uang, Mingrum Gumay mengatakan, rekomendasi ini harus di jalankan oleh pihak terkait, terutama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk mengaudit penggunaan dana hibah oleh penyelenggara.

Berita Lainnya  Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Pemindahan dana hibah ke Bank Swasta menimbulkan pertanyaan besar, apalagi penyelenggara mendapatkan fasilitas dari pihak bank seperti kendaraan, dan perabotan kantor lainya. (Hen/Bo)

berita pilihan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

berita terkait lainnya