Saturday, August 8, 2020

Walhi Dorong Gubernur Cabut Izin Tambang Pasir G.A.K

Most Read

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas...

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.

Hakim Vonis Mati 5 Sindikat Sabu

Radartvnews.com- Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang mengelar sidang online atau teleconference , kamis siang  (6/8) dengan ...

Masalah Utang Dua Guru Berkelahi

Radartvnews.com- Gara-gara permasalahan utang piutang pinjaman online, dua guru di SMAN 1 Kedondong, kabupaten Pesawaran adu mulut...

Update Covid-19 di Lampung: Tambah 4, Kasus Positif Tembus 300

Radartvnews.com- Kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih mengalami peningkatan. Hingga jumat 7 agustus 2020 ini jumlah...

Penipuan Showroom, Eks Anggota Dewan Lamtim Dicokok

Radartvnews.com- Unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandarlampung mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan pasangan suami...

Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung,turut menyikapi polemik dugaan penyedotan pasir, di sekitar Cagar Alam Gunung Anak Krakatau, yang dilakukan oleh perusahaan PT Lautan Indah Persada (LIP), yang beralamatkan di jalan Muara Karang Raya, penjaringan Jakarta Utara.

pasalnya izin usaha pertambangan untuk mengeruk pasir, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budiharto, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung, dengan jangka waktu operasi 5 Tahun, sejak 26 Maret 2015 hingga Maret 2020 tersebut, cacat administrasi  karena tidak memiliki Landasan Hukum.

Hal tersebut berdasarkan keluarnya Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Berita Lainnya  Target 10 Besar, Atlet Lampung Gelar Pelatda PON

Selain itu adanya aktifitas penyedotan pasir tersebut, juga ditolak tegas oleh masyarakat Pulau Sebesi, karena akan sangat berdampak terhadap lingkungan, secara ekologis akan merubah bentang alam, serta merusak ekosistem maupun biota laut yang ada, mengingat didaerah ini merupakan daerah tangkap ikan bagi nelayan / serta kawasan pariwisata dan menjadi cagar alam.

Oleh karena itu walhi lampung mendorong agar Gubernur Lampung, segera mengevaluasi bahkan mencabut mencabut izin perusahan tersebut, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dirinya juga menambahkan, Berdasarkan Uji  Publik Perda Nomor 1 Tahun 2018 Di Pemprov Lampung, menyebutkan  agar semua pertambangan pasir dari 0-12 mil, dicabut dari pasal dalam aturan tersebut,kecuali minyak bumi dan gas alam.(Kuk/Rie)

berita pilihan

Subscribe
Notify of
Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Berita Lainnya  Branti Dikembangkan Jadi Ekonomi Wisata

Tiga Pesan KPK Untuk Polda Lampung

Radartvnews.com- Ketua  pemberantasan korupsi RI Firli Bahuri meminta Polda Lampung bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi diwilayah Lampung dengan menggunakan tiga strategi pendekatan...

Penipuan Showroom, Eks Anggota Dewan Lamtim Dicokok

Radartvnews.com- Unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandarlampung mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan pasangan suami istri. Pasangan ini tidak menyetorkan...

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)...

berita terkait lainnya