Tuesday, August 11, 2020

Lampung Tolak RUU KPK

Most Read

Wabup Waykanan Positif Covid-19 Dirawat di RSBNH

Radartvnews.com- Wakil Bupati Waykanan Edward Antony yang dinyatakan positif covid-19 ini dibenarkan oleh juru bicara satuan tugas...

Dua Pejabat Tinggalkan Arinal

Radartvnews.com- Sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Lampung mengundurkan diri dari jabatannya. Ada dua pejabat yang...

Rekomendasi PDI Perjuangan Untuk Zaiful

Radartvnews.com- Peluang  Zaiful Bukhori Bupati Lampung Timur untuk mendapatkan perahu politik bertarung dalam  kontestansi pemilihan kepala daerah...

Edwar Antony Terpapar Covid-19, Riwayat Perjalan ke Jakarta

Radartvnews.com- Pasien positif covid-19 di Kabupaten Way Kanan kini bertambah setelah kurang lebih dua bulan pasien ke...

Gaji ke 13 Pemprov Lampung Terganjal Kemendagri

Radartvnews.com- Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) bersabar, pasalnya Pemprov Lampung belum bisa mencairkan gaji...

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas...

Adanya Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengindikasikan ketidak berpihakan permerintah, terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keluarnya surat presiden, perihal penunjukan DPR sebagai wakil pemerintah, untuk membahas revisi UU tentang perubahan kedua atas UU terkait KPK.

Oleh karena itu lembaga bantuan hukum Bandar Lampung, bersama civitas akademik dan aliansi jurnalis independen, secara tegas menolak adanya Revisi Undang-Undang KPK, yang saat ini tengah di proses oleh pemerintah. Selain itu adanya RUU KPK ini dinilai akan menyulitkan kinerja KPK, serta menunjukan pemerintah tidak serius terhadap pemberantasan korupsi.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan menyampaikan, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat menolak RUU KPK, selain itu menuntut presiden untuk mencabut surat presiden, sehingga DPR tidak bisa melanjutkan pembahasan tentang RUU KPK.

Selain itu dalam diskusi publik ini, juga di tandai dengan pengumpulan headset rusak, untuk diberikan kepada para wakil rakyat di senayan, sebagai bentuk kritikan kepada para wakil rakyat, yang tidak lagi mendengarkan suara dan spirasi rakyat, terkait penolakan RUU KPK.

(Kuh/Bow)

berita pilihan

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Dua Pejabat Tinggalkan Arinal

Radartvnews.com- Sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Lampung mengundurkan diri dari jabatannya. Ada dua pejabat yang mengundurkan diri, setelah sebelumnya Direktur...

Tak Bayar HGB, Pemkot Eksekusi 3 Ruko

Radartvnews.com- Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeksekusi tiga ruko di jalan raden intan komplek pasar tengah, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, senin siang (10/8).

Rekomendasi PDI Perjuangan Untuk Zaiful

Radartvnews.com- Peluang  Zaiful Bukhori Bupati Lampung Timur untuk mendapatkan perahu politik bertarung dalam  kontestansi pemilihan kepala daerah desember 2020 semakin terbuka.

Gaji ke 13 Pemprov Lampung Terganjal Kemendagri

Radartvnews.com- Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) bersabar, pasalnya Pemprov Lampung belum bisa mencairkan gaji ke -13 senin (10/8/20) meski...

berita terkait lainnya