Sunday, July 5, 2020

Lampung Tolak RUU KPK

Most Read

DPRD Pesawaran Tuding Bupati Melanggar Perda

Radartvnews.com- Kebijakan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menggratiskan seluruh biaya perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan hingga...

(Video) Tersangka Dukun Cabul Gagahi 2 Gadis

radartvnews.com – Ada-ada saja ide tersangka basri 52 tahun warga pekon lansbaw, rtrw 11 kecamatan gisting, kabupaten tanggamus. Dengan bermodalkan...

Hibah Rp62 Miliar, Tiga Gedung Pemkot Untuk Polda Lampung

Radartvnews.com- Tiga gedung bantuan pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk Polda Lampung resmi diserahkan (3/7). Gedung 4 lantai...

Gerebek Lapas, 7 Napi dan 25 Gram Sabu Diamankan

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Way Kanan berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu di dalam Lapas Kelas...

Ribuan Honorer Lampung Diberhentikan

Radartvnews.com- Meski setuju dengan keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer atau tenaga sukarela dari organisasi kepegawaian pemerintahan,  Gubernur...

Dua Sindikat Sabu 40 Kg Dituntut Hukuman Mati

Radartvnews.com- Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang kembali mengelar sidang secara teleconference dengan dua terdakwa Muntasir...

Adanya Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengindikasikan ketidak berpihakan permerintah, terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keluarnya surat presiden, perihal penunjukan DPR sebagai wakil pemerintah, untuk membahas revisi UU tentang perubahan kedua atas UU terkait KPK.

Oleh karena itu lembaga bantuan hukum Bandar Lampung, bersama civitas akademik dan aliansi jurnalis independen, secara tegas menolak adanya Revisi Undang-Undang KPK, yang saat ini tengah di proses oleh pemerintah. Selain itu adanya RUU KPK ini dinilai akan menyulitkan kinerja KPK, serta menunjukan pemerintah tidak serius terhadap pemberantasan korupsi.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan menyampaikan, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat menolak RUU KPK, selain itu menuntut presiden untuk mencabut surat presiden, sehingga DPR tidak bisa melanjutkan pembahasan tentang RUU KPK.

Selain itu dalam diskusi publik ini, juga di tandai dengan pengumpulan headset rusak, untuk diberikan kepada para wakil rakyat di senayan, sebagai bentuk kritikan kepada para wakil rakyat, yang tidak lagi mendengarkan suara dan spirasi rakyat, terkait penolakan RUU KPK.

(Kuh/Bow)

berita pilihan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

berita terbaru

1.683 UMKM dan Koperasi Dapat Bantuan

Radartvnews.com- Pandemi covid-19 memberikan dampak disegala sektor, tak terkecuali para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi yang ada di...

Pria Anonim Ditemukan Membusuk di Sumur

Radartvnews.com- Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di lubang sumur di kawasan wisata swadaya, desa gondang rejo, kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, sabtu petang...

berita terkait lainnya