Monday, September 21, 2020

Bawaslu Kaji UU Pilkada dan Pemilu

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

Radartvnews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung terus mempersiapkan refrensi dan masukan menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Ini terkait adanya pasal dalam UU No 7 Tahun 2017 dan UU No 10 Tahun 2016 yang tidak sinkron dan membuat kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tidak maksimal.

Dalam pelaksanaan pilkada, mengamanahkan undang undang yang dipakai adalah UU No 10 Tahun 2016, bukan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dalam salah satu pasal menyebutkan,  pengawas Pemilu masih bersifat pengawas belum badan. Selain itu masa kerja dan jumlah anggota yang ada masih terbatas. Melalui workshop eksaminasi peraturan perundang undangan dalam menghadapi Pilkada tahun 2020, Kamis 10 Oktober 2019, Bawaslu Lampung harapkan masukan dari akedemisi dan praktisi hukum serta berbagai pihak, untuk dapat membedah  dampak tumpang tindihnya aturan pada UU No 7 Tahun 2017 dan UU No 10 Tahun 2016, agar menjadi undang-undang yang sempurna sebagai rujukan Pilkada tahun 2020.

Berita Lainnya  Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, Bawaslu Lampung meminta masukan dari ahli hukum dari permasalahan dua undang-undang ini. Dari masukan berbagai pihak ini nantinya dibawa ke Bawaslu RI sebagai masukan dari masyarakat dalam penyempurnaan UU No 10 Tahun 2016 yang akan dibedah oleh Bawaslu dan komisi di DPR RI sebelum disahkan oleh pemerintah.

Bawaslu Lampung mengharapkan, kedepan dengan telah sempurnya undang-undang 10 tahun 2016, maka turunan dari  undang-undang dalam bentuk peraturan Bawaslu dapat secara kongkrit mengatur secara resmi sistem kerja Bawaslu pada Pilkada di 8 kabupaten kota di Lampung. (bow)

berita pilihan

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

berita terkait lainnya

Berita Lainnya  Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU