Sunday, September 20, 2020

Siap Mundur Bupati, Dendi All Out Pilkada

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

Radartvnews.com – Dinamika Pilkada serentak 2020 mendatang tidak hanya diwarnai dengan sejumlah nama bakal calon yang bermunculan, dari sisi aturan banyak memunculkan wacana baru, salah satunya wacana yang digulirkan Bawaslu RI mengenai kewajiban bagi calon petahana harus mundur.

Menanggapi wacana tersebut Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona sekaligus bakal calon bupati pada Pilkada Pesawaran 2020 mendatang mengatakan, meski aturan tersebut masih sebatas wacana dirinya siap mengikuti semua aturan yang ada. Selain itu sebagai calon petahana Dendi mengaku lebih sulit untuk menggerakkan mesin birokrasi, karena banyak aturan yang mengatur sehingga sulit seorang petahana untuk melakukan kampanye terbuka.

Wacana harus mundurnya petahana pada Pilkada serentak 2020 terus mencuat, lembaga pengawas Pemilu RI menilai legislatif dan eksekutif merupakan poisisi politis sehingga harus diterapkan aturan yang sama. (win/bow)

berita pilihan

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

berita terkait lainnya