Saturday, August 8, 2020

Enam Bulan Tak Digaji, Nasib Honorer, ’’Romusha’’ Ala DKP

Most Read

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas...

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.

Masalah Utang Dua Guru Berkelahi

Radartvnews.com- Gara-gara permasalahan utang piutang pinjaman online, dua guru di SMAN 1 Kedondong, kabupaten Pesawaran adu mulut...

Hakim Vonis Mati 5 Sindikat Sabu

Radartvnews.com- Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang mengelar sidang online atau teleconference , kamis siang  (6/8) dengan ...

Update Covid-19 di Lampung: Tambah 4, Kasus Positif Tembus 300

Radartvnews.com- Kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih mengalami peningkatan. Hingga jumat 7 agustus 2020 ini jumlah...

Penipuan Showroom, Eks Anggota Dewan Lamtim Dicokok

Radartvnews.com- Unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandarlampung mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan pasangan suami...

Radartvnews.com – Para tenaga honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung ini mengeluhkan tidak dibayarkannya gaji mereka sejak bulan April 2019. Padahal mereka selama ini bekerja dengan mengantongi Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung di era Gubernur M. Ridho Ficardo, dan surat Perintah Tugas (SPT).

Total sebanyak 35 tenaga honorer yang bekerja di DKP Lampung mengaku tak terima gaji selama tujuh bulan. Berdasarkan SK Gubernur tertulis bahwa masa berlaku SK tersebut terhitung 1 April 2019 – 31 Desember 2019. Mereka memiliki kewajiban sekaligus hak mendapatkan gaji sebesar Rp 1,8 juta per bulan hingga Desember mendatang.

Perwakilan tenaga honorer DKP Lampung, Julvaredy Pratama dan Fitri Eka Sugesti mengatakan, pihaknya bersama tenaga honorer lain sudah menanyakan hal ini ke Plt Kepala Dinas DKP Lampung Makmur Hidayat, namun jawabannya bahwa DKP tak memiliki anggaran. Ia kini bersama tenaga honorer lain berharap Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Pemprov Lampung bisa membayarkan gaji.

Berita Lainnya  Ketua KPK Sorot Pilkada Lampung

Sementara, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, pihaknya sudah merapatkan persoalan ini bersama pihak-pihak terkait. Dari hasil rapat tersebut Fahrizal menilai ada kekeliruan pada perekrutan tenaga honorer.

Fahrizal mengatakan dalam sistem perekrutan tenaga honorer harus benar-benar sesuai kebutuhan. Bahkan dirinya mengatakan sebenarnya pegawai honorer tak perlu direkrut kecuali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar membutuhkan.

Sementara kini Pemprov kebingungan untuk mencari solusi dalam membayarkan gaji para tenaga honorer tersebut. Di samping kondisi APBD sedang defisit, Pemprov menilai ada kebijakan yang kurang tepat terkait perekrutan tenaga honorer tersebut.

Kedepan Pemprov Lampung akan melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer yang ada. Diketahui, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Lampung berjumlah 3.000-an orang. Pemprov akan mengurangi tenaga honorer yang ada. (lih/rie)

berita pilihan

Subscribe
Notify of
Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Berita Lainnya  Ketua KPK Sorot Pilkada Lampung

Tiga Pesan KPK Untuk Polda Lampung

Radartvnews.com- Ketua  pemberantasan korupsi RI Firli Bahuri meminta Polda Lampung bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi diwilayah Lampung dengan menggunakan tiga strategi pendekatan...

Penipuan Showroom, Eks Anggota Dewan Lamtim Dicokok

Radartvnews.com- Unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandarlampung mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan pasangan suami istri. Pasangan ini tidak menyetorkan...

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)...

berita terkait lainnya