Friday, January 22, 2021

Buruh Bergerak Tolak Omnibus Law & Kenaikan BPJS

Most Read

Sengketa Lahan di Lampung Tengah, 2 Tewas 1 Kritis

https://www.youtube.com/watch?v=8XtOwlYocao Radartvnews.com- Dua kelompok warga di Lampung Tengah telibat bentrok karena saling klaim kepemilikan lahan. Sejumlah warga kecamatan anak tuha, Lampung...

Banyak Celah Eva-Deddy Menang di MA

Radartvnews.com- Berkas gugatan keberatan atas putusan KPU Kota Bandarlampung yang mendiskualifikasi Paslon Nomor 3 Pilwakot Bandarlampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah...

Polisi Periksa Kerabat dan Adik Korban, Ungkap Kasus Pembunuhan Dedi

Radartvnews.com- Jajaran Polres Tanggamus melakukan pemeriksa sepuluh saksi guna menggali keterangan terkait kasus pembunuhan Dedi alias Aceng 930) warga...

KPID – Radar Lampung TV Bahas Digitalisasi Penyiaran

Radartvnews.com - Mengawali program kerja kepengurusan di awal tahun 2021. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung menggelar roadshow ke...

KPU RI Panggil Empat Daerah PHP, KPU Bandar Lampung Beri Jawaban ke MA

Radartvnews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memanggil empat daerah sengketa pilkada di Lampung dan seluruh KPU kabupaten/kota yang menghadapi...

Grand Opening Frozen Food Dibubarkan Polisi

Radartvnews.com- Karena tidak memiliki izin dan tidak menerapkan protokol kesehatan grand opening Adelia Frozen Food di Desa Negeri Sakti,...

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Lampung menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, senin siang (20/1).

Aksi ini digelar untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan buruh diantaranya menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, menolak pembahasan omnibus law, menolak revisi UU ketenagakerjaan, serta peraturan pemerintah no 78 tahun 2015.

Pasalnya RUU ini dinilai tidak berpihak serta sangat merugikan kaum buruh dimana dalam RUU  Omnibus Law cipta lapangan kerja ini nantinya akan menghapus upah minimum dengan diganti dengan upah per-jam.

Kemudian menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas, masuknya TKA yang tidak memiliki kemampuan, hilangya jaminan sosial, serta dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Selanjutnya buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, kemudian menolak revisi revisi UU ketenagakerjaan, serta peraturan pemerintah no 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan formula kenaikan upah minimum  yang menyengsarakan kehidupan para kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Berita Lainnya  KPID – Radar Lampung TV Bahas Digitalisasi Penyiaran

“RUU ini dinilai tidak berpihak serta sangat merugikan kaum buruh dimana dalam RUU  Omnibus Law cipta lapangan kerja ini nantinya akan menghapus upah minimum dengan diganti dengan upah per-jam,” kata Sulaiman Ibrahim Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Menanggapi tuntutan ini, anggota komisi V DPRD Lampung Apriliati menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi massa ke pemerintah pusat. Menurutnya berkas usulan penolakan yang telah diterimanya akan dilaporkan kepimpinan.

“RUU omnibus law cipta lapangan kerja ini adalah masuk ranah pemerintah pusat, sehingga DPRD Lampung hanya bisa merekomendasikan usulan teman-teman buruh untuk dapat di pertimbangkan di DPR RI,” jelas Aprilianti.

Berita Lainnya  KPID – Radar Lampung TV Bahas Digitalisasi Penyiaran

Sementara itu aksi unjuk rasa penolakan RUU  omnibus law cipta lapangan kerja ini juga dilakukan serentak di 20 provinsi di Indonesia.(krp/san)

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Penetapan Bupati Terpilih, Adipati-Ali Rahman Siap Langsung Kerja

Radartvnews.com- Tanpa adanya gugatan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menetapkan pasangan Raden Adipati Surya–Ali...

berita terkait lainnya