Monday, September 28, 2020

Mafia Aji Mumpung, Surat Bebas Corona Dijual Online

Most Read

Saksi Bakar Bukti Pemotongan 10 Persen Dana BOK Lampung Utara

Radartvnews.com- Sidang lanjutan perkara korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Lampung Utara dengan terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Maya Metissa...

P21 Dua Mucikari Artis VS Siap Diadili

Radartvnews.com- Tim Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung, senin siang (28/9/20) melimpahkan dua tersangka...

Dari Jakarta, Loekman Jadi Pasien 847 Positif Covid-19 di Lampung

Radartvnews.com- Bupati Lampung Tengah nonaktif Loekman Djoyosoemarto positif terpapar covid 19. Beredar video calon Bupati Lampung tengah beserta isteri...

851 Konfirmasi Positif Covid-19, 199 Masih Dirawat

Radartvnews.com- Jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Lampung terus mengalami penambahan. Hingga senin 28 september 2020, sudah ada 851...

2117 APK dan Baliho Calonkada Bandar Lampung Ditertibkan

Radartvnews.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, minggu siang 27 september 2020...

Pemkot Stop Bantuan Beras

Radartvnews.com- Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membagikan jaringan pengamanan sosial berupa beras 5 kilogram. Minggu ini (27/9/20) bantuan beras...

Radartvnews.com- Beberapa hari ini warga Indonesia dihebohkan dengan adanya jual beli surat keterangan bebas covid-19 atau virus corona agar bisa bepergian keluar kota ditengah pandemi dengan menunjukan surat keterangan bebas corona kepada petugas.

Menanggapi hal itu warga Bandar Lampung dan juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Chandra Muliawansangat prihatin dengan adanya jual beli surat bebas corona dimedia sosial.

Menurutnya standard yang mana  yang dapat menentukan seseorang yang positif dan negatif  dan harus mengunakan standard yang mana, apakah rapid tes  jika rapid test tentunya yang bisa menjawab adalah orang-orang ahli kesehatan.

Pasien Jika mengunakan swab test, maka yang punya otoritas lembaga fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Untuk melihat kasus ini maka fasilitas kesehatan swasta harus di pantau aparat penegak hukum terhadap potensi terjadinya jual beli surat tersebut.

“Otoroitas menentukan apakah seosorang poitif atau negatif, standar mau pake yang mana kalau rapid test yang menentukan orang kesehatan, pemerintah sudah mulai melonggarkan transportasi, untuk mengantisipasi jual beli surat seperti pemalsuan surat jadi harus dipantau aparat penegak hukum,” jelas Chandra Muliawan

Sementara, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menuturkan perkara ini menjadi atensi polisi diseluruh Indonesia. Jika nanti ditemukan maka akan ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Dari kepolisian daerah Lampung sudah melakukan operasi ketupat ini untuk mendukung program pemerintah, bila ada ditemukan penyalahgunaan dokumen negara yang bersifat resmi disalahgunakan atau pemalsuan kita akan melakukan penyelidikan, belom ada laporan terkait hal ini di Lampung,”.(lds/san)

berita pilihan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

berita terkait lainnya