Thursday, August 6, 2020

Perppu Corona Jadi UU, Momentum Merongrong Uang Rakyat

Most Read

Ngaku Dapat Perintah PBB, Warga Kotabumi Bakar Bendera

Radartvnews.com- Akun media sosial facebook yang bernama Maisy Van Den Hock mendadadak viralsetelah dirinya mengunggah video pembakaran...

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.

Tiga Pejabat dan Satu Kapolres Diganti

Radartvnews.com- Kapolri Jendral Idham Azis melakukan rotasi besar-besaran sejumlah Perwira Tinggi dan Perwira Menengah, tiga diantaranya Pejabat...

Pergub New Normal Diterapkan, Masyarakat Harus Sadar

Radartvnews.com- Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman kehidupan baru atau new normal ditengah pandemi...

Pemprov Lampung Rolling 9 Pejabat

Radartvnews.com- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rolling dan pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah...

Empat Pejabat Eselon II Pemprov Lampung Turun Jabatan

Radartvnews.com- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung....

Radartvnews.com- Perppu nomor 1 tahun 2020 atau Perppu corona tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19 telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Namun undang-undang corona tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak khususnya pada pasal 27.

Bahkan sejumlah pihak telah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Perppu ini diterbitkan, karena pada pasal 27 dinilai memberikan kekebalan hukum bagi pihak tertentu.

Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto juga turut menanggapi UU tersebut. Bahkan pihaknya juga mendukung jika UU tersebut dibatalkan melalui gugatan di MK.

Berita Lainnya  Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Dirinya menilai, UU tersebut banyak kejanggalan baik dari segi prosedur mulai dari rancangan Perppu hingga pembahasan di DPR RI dan disahkan serta dari segi regulasi juga dinilai memberikan kekebalan hukum.

UU tersebut banyak kejanggalan baik dari segi prosedur mulai dari rancangan Perppu hingga pembahasan di DPR RI dan disahkan serta dari segi regulasi memberikan kekebalan hukum,” jelasnya.

Yusdianto juga menegaskan bahwa negara memiliki lembaga yudikatif yang bertugas memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia oleh karena itu tak seharusnya pemerintah mendaulat kebal secara hukum.(lih/san)

berita pilihan

Subscribe
Notify of
Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.
Berita Lainnya  Tiga Pejabat dan Satu Kapolres Diganti

Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi, Kadin Lampung Bergerak

Radartvnews.com- Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Lampung membentuk tim pemulihan ekonomi yang diberi nama Team Food Estate dan Energy Kadin Lampung. Tim...

Target 10 Besar, Atlet Lampung Gelar Pelatda PON

Radartvnews.com- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung kembali akan menggelar Pelatihan Daerah (Pelatda) untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Gelaran...

Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Lampung Mendekati 300

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Provinsi Lampung hampir menembus angka 300. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hingga rabu 5 agustus 2020...

Pembakar Merah Putih Kerap Kibarkan Bendera Belanda

Radartvnews.com- Aksi pembakaran bendera yang dilakukan oleh Man Astutiningtyas masih jadi perbincangan baik dijagat maya, maupun dilingkungan masyarakat. Informasi...

berita terkait lainnya