Thursday, August 6, 2020

Polemik PPDB Lampung, Bui Menanti Pemalsu Data Kependudukan

Most Read

Ngaku Dapat Perintah PBB, Warga Kotabumi Bakar Bendera

Radartvnews.com- Akun media sosial facebook yang bernama Maisy Van Den Hock mendadadak viralsetelah dirinya mengunggah video pembakaran...

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.

Tiga Pejabat dan Satu Kapolres Diganti

Radartvnews.com- Kapolri Jendral Idham Azis melakukan rotasi besar-besaran sejumlah Perwira Tinggi dan Perwira Menengah, tiga diantaranya Pejabat...

Pergub New Normal Diterapkan, Masyarakat Harus Sadar

Radartvnews.com- Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman kehidupan baru atau new normal ditengah pandemi...

Pemprov Lampung Rolling 9 Pejabat

Radartvnews.com- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rolling dan pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah...

Empat Pejabat Eselon II Pemprov Lampung Turun Jabatan

Radartvnews.com- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung....

Radartvnews.com- PPDB tingkat SMA di Bandar Lampung diwarnai aksi curang. Ini dibuktikan ditemukanya 200 dokumen kependudukan yang di palsukan. Pemalsuan Kartu Keluarga (KK) yang merupakan syarat mutlak calon siswa dari jalur zonasi terjadi disejumlah sekolah di Bandar Lampung salah satunya yakni SMAN 2 Bandar Lampung.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencatat ada 34 dokumen kependudukan palsu baik perubahan alamat di Kartu Keluarga, pemasulsan tanda tangan.

Anggota komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo mendesak sekolah mencoret calon siswa yang memalsukan dokumen. Apabila orang tua yang bersangkutan tak terima maka masalah dibawah ke ranah hukum.

Berita Lainnya  Tiga Pejabat dan Satu Kapolres Diganti

“Tim verifikasi jangan ragu tegakan peraturan, kalau data gak bener gak ada toleransi harus dicoret dari sekolah, kalau tidak terima ada pidananya,” jelas Deni Ribowo.

Pasal 94 undang-undang nonor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyebutkan, setiap orang yang yang memerintahkan atau memfasilitasi dan melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen data kependudukan maka akan di pidana penjara 6 tahun atau dengan denda paling banyak Rp75.000.000  ini diatur dalam pasal 263 dan 266 kita undang – undang hukum pidana.(sah/san)

berita pilihan

Subscribe
Notify of
Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.
Berita Lainnya  Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi, Kadin Lampung Bergerak

Radartvnews.com- Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Lampung membentuk tim pemulihan ekonomi yang diberi nama Team Food Estate dan Energy Kadin Lampung. Tim...

Target 10 Besar, Atlet Lampung Gelar Pelatda PON

Radartvnews.com- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung kembali akan menggelar Pelatihan Daerah (Pelatda) untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Gelaran...

Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Lampung Mendekati 300

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Provinsi Lampung hampir menembus angka 300. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hingga rabu 5 agustus 2020...

Pembakar Merah Putih Kerap Kibarkan Bendera Belanda

Radartvnews.com- Aksi pembakaran bendera yang dilakukan oleh Man Astutiningtyas masih jadi perbincangan baik dijagat maya, maupun dilingkungan masyarakat. Informasi...

berita terkait lainnya