Sunday, August 9, 2020

Jerat Syahwat Petugas PPA, Pola Rekrutmen P2TP2A Bobrok

Most Read

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas...

Pecat Sepihak 44 Satpam, Villa Citra Wajib Bayar Rp2,8 Miliar

Radartvnews.com- Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Citra Lestari Indah Perkasa (CLIP) dengan 44 satpam memasuki tahap baru.

Masalah Utang Dua Guru Berkelahi

Radartvnews.com- Gara-gara permasalahan utang piutang pinjaman online, dua guru di SMAN 1 Kedondong, kabupaten Pesawaran adu mulut...

Penipuan Showroom, Eks Anggota Dewan Lamtim Dicokok

Radartvnews.com- Unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandarlampung mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan pasangan suami...

Tiga Pesan KPK Untuk Polda Lampung

Radartvnews.com- Ketua  pemberantasan korupsi RI Firli Bahuri meminta Polda Lampung bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi diwilayah Lampung...

(Video) Tersangka Dukun Cabul Gagahi 2 Gadis

radartvnews.com – Ada-ada saja ide tersangka basri 52 tahun warga pekon lansbaw, rtrw 11 kecamatan gisting, kabupaten tanggamus. Dengan bermodalkan...

Radartvnews.com- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung selaku dinas yang menaungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh kabupaten kota di Lampung menyerahkan proses hukum anggotanya ke pihak berwajib.

Teresia Sormin Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung menjelaskan, Dinas PPPA pun telah melakukan klarifikasi terhadap korban terkait peristiwa ini, namun untuk korban masih dalam pengawasan pihak keluarga karena tidak ingin di bawa ke rumah singgah.”Korban masih dalam pengawasan keluarga karena tidak mau dibawa ke rumah singgah,”ujar Teresia Sormin

Sementara lembaga advokasi perempuan Damar menungkapkan hasil investigasi dan penelusuran yang dilakukannya dan  ditemukan bahwa P2TP2A Kabupaten Lampung Timur belum memiliki SOP atau mekanisme rujukan dan mekanisme khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Sely Fitriani Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjelaskan, perekrutan beberapa pengurus P2TP2A kabupaten Lampung Timur periode 2016-2021 tidak berdasarkan kapasitas  serta tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kareananya, lembaga advokasi Damar mendesak agar  kasus ini bisa segera terselesaikan. Ada beberapa tuntutan Damar meliputi

  1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap pelayanan yang dilakukan P2TP2A/UPTD perlindungan perempuan dan anak di seluruh daerah.
  2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera memastikan P2TP2A/UPTD PPA harus memiliki SOP atau mekanisme rujukan dan mekanisme khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera melakukan penyusunan dan pemberlakukan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dan anak (sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2020).
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung harus melakukan peninjauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penunjukan pengurus P2TP2A/UPTD PPA. petugas pelaksana pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan harus berjenis kelamin perempuan.
  5. Bupati Lampung Timur harus menindak tegas dan melakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada asn yang diduga terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak.
  6. Bupati Lampung Timur harus segera melakukan evaluasi terhadap struktur dan kepengurusan P2tp2a Lampung Timur.
  7. Bupati Lampung Timur harus bertanggung jawab terhadap akses keadilan dan pemulihan korban.
  8. Polda Lampung harus mengusut tuntas kasus ini dengan menggunakan pasal berlapis (kuhp, uu tentang perlindungan anak, uu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) dan hukuman yang maksimal, serta memberikan hukuman seberat-beratnya dan menerapkan pemberatan ancaman pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman pidananya berdasarkan uu tentang perlindungan anak karena pelaku merupakan pengurus P2TP2A Lampung Timur yang seharusnya melindungi korban akan tetapi melakukan tindakan kekerasan seksual dan perdagangan terhadap korban.(rmd/san)
Berita Lainnya  Beraksi Pagi, Jambret Babak Belur

berita pilihan

Subscribe
Notify of
Comments
Inline Feedbacks
View all comments

berita terbaru

Nihil Kasus Baru, Total 307 Positif Covid 19 di Lampung

Radartvnews.com- Kasus konfirmasi positif covid-19 di Provinsi Lampung tak mengalami penambahan kasus atau nihil kasus baru.
Berita Lainnya  Beraksi Pagi, Jambret Babak Belur

Branti Dikembangkan Jadi Ekonomi Wisata

Radartvnews.com- Wacana Bandara Raden Inten II Lampung menjadi bandara internasional terus dikembangkan. Tak hanya pusat transportasi penerbangan, Branti juga akan dijadikan kawasan...

Tiga Pesan KPK Untuk Polda Lampung

Radartvnews.com- Ketua  pemberantasan korupsi RI Firli Bahuri meminta Polda Lampung bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi diwilayah Lampung dengan menggunakan tiga strategi pendekatan...

Penipuan Showroom, Eks Anggota Dewan Lamtim Dicokok

Radartvnews.com- Unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandarlampung mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan pasangan suami istri. Pasangan ini tidak menyetorkan...

Diskes & BPBD Lamtim Terancam Vonis Mati

Radartvnews.com- Kejaksaan Agung turun ke Lampung Timur, jumat sore (7/8)/ tim  mendatangi  kantor Dinas  Kesehatan dan Dinas Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)...

berita terkait lainnya