Friday, September 18, 2020

Tak Bayar HGB, Pemkot Eksekusi 3 Ruko

Most Read

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Radartvnews.com- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi...

Selundupkan Sabu 2 Kg Divonis 16 Tahun

Radartvnews.com- Selundupkan sabu 2 kilogram warga Aceh, divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Barang...

Puluhan Warga Lampung Selatan Terjaring Tak Pakai Masker

Radartvnews.com- Operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Selatan, (18/9/20). Operasi dipusatkan di jalan protokol...

Tangani Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, Kejari Bandar Lampung Siapkan 7 JPU

Radartvnews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mempersiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus penikaman pendakwah Syekh Ali...

Konfirmasi Positif Covid-19 Nyaris 700, Lampung Nihil Zona Hijau

Radartvnews.com- Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung masih terus mengalami penambahan. Data satuan tugas covid-19 Lampung hingga jumat...

Tangkap Bandar Narkoba, Polres Metro Amankan Sabu dan Ekstasi Senilai Rp1 Miliar

Radartvnews.com- Satuan Reserse Narkoba Polres Metro meringkus satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan exstacy.  Tersangka TK (31) merupakan...

Radartvnews.com- Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeksekusi tiga ruko di jalan raden intan komplek pasar tengah, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, senin siang (10/8).

Eksekusi dilakukan lantaran penyewaan tak juga membayar Hak Guna Bangunan (HGB).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan pasca putusan Mahkamah Agung tahun 2017 pemilik diwajibkan untuk membayar HGB. Atas dasar itu januari 2019 Pemkot Bandar Lampung menyegel 5 ruko.

“Pemkot mengambil alih pengelolaan 3 ruko untuk pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung,” ujar Sukarma.

Berita Lainnya  LBH Bandar Lampung: Tunda Pilkada, Keselamatan Warga Diatas Segalanya

Sukarma menambahkan satu unit pengelola atau penyewaan diwajibkan membayar Rp26 juta per tahun, jika dikatakan 20 tahun maka sekitar Rp540 juta.

Untuk diketahui pemilik atau pengelola ruko telah kalah dalam peradilan perdata yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 29/50 Tahun 2017. Ada 35 ruko yang harus membayar HGB, namun hanya 30 ruko saja yang membayar kewajiban.(sah/san)

berita pilihan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Lainnya  Polisi Idealnya Fokus Tersangka, Izin Syekh Ali Jabber Disasar

berita terkait lainnya