Thursday, October 22, 2020

LBH Bandar Lampung: Tunda Pilkada, Keselamatan Warga Diatas Segalanya

Most Read

Istri Terpapar Covid-19, Kadishub Diisolasi dan Kantor Dishub Pesawaran Tutup 14 Hari

Radartvnews.com-Pemkab Pesawaran akan meliburkan aktifitas perkantoran di Dinas Perhubungan setempat selama 14 hari terhitung mulai senin 19 oktober 2020. Sekretaris...

SDM Hambat Pengembangan Wisata di Lampung

Radartvnews.com- Untuk memberikan informasi kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentang agenda pariwisata tahun 2020, Pemerintah Provinsi...

Velg Mobil Hilang, Warga Telukbetung Dipaksa Kencingi Al-Quran

Radartvnews.com- Dua warga Telukbetung Selatan, diperiksa Satreskrim Polresta Bandar Lampung (20/10) karena memaksa warga bersumpah dengan mengencingi dan membakar ...

Lampung Sisakan 1 Daerah Zona Hijau Covid-19

Radartvnews.com- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kembali menetapkan (21/10) kota Bandar Lampung menjadi zona merah covid-19. Dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung,...

Tiga Bocah SD Tenggelam di Waduk Kardoyo

Radartvnews.com- Tiga bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Bandar Lampung tewas akibat tenggelam waduk...

Pemkab Tanggamus Tutup Pasar Gisting 3 Hari

Radartvnews.com- Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan menutup pasar gisting selama tiga hari terhitung sejak rabu 21 oktober  sampai jumat 23...

Radartvnews.com- Kasus konfirmasi positif covid-19 di Lampung terus meningkat, melihat kondisi tersebut Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan meminta kepada Presiden Joko Widodo agar pilkada serentak yang akan digelar desember 2020 ditunda.

Meski imbauan larangan dan penerapan protokol kesehatan telah dilakukan pihak KPU, namun fakta dilapangan berbeda banyak warga yang tidak mematuhi prorokol kesehatan.

“Dikhawatirkan jika pilkada terus dilanjutkan maka kemungkinan besar  akan muncul kluster pilkada,pemerintah harus memikirkan dan mengambil sikap tegas dengan menunda Pilkada,” jelasnya

LBH Bandar Lampung menilai penudaan pilkada tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2020, tentang penerapan Perppu nomor 2 tahun 2020 dimana dalam pasal 120 ayat 1 dinyatakan jika diseluruh wilayah pemilihan terjadi gangguan atau bencana non alam termasuk covid 19 maka dimungkinkan untuk digelar pemilihan lanjutan.

Berita Lainnya  Gagal Aura Kasih, Muncikari Datangkan Vernita Syabilla

Sementara itu, sebagaimana diatur dalam pasal 122 a undang undang nomor 6 tahnu 2020 terkait kebijakan penundaan pilkada harus ada persetujuan KPU, Pemerintah dan DPR.

Chandra juga meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada dimana keselamatan warga di atas segalanya.(lds/san)

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Lainnya  Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utusan Lampung Siap Kepung Istana

BERITA TERKINI

Maklumat Kammi Lampung Rapor Merah Jokowi-Ma’ruf Amin

Radartvnews.com- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lampung mengelar aksi teatrikal mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, Rabu 21 oktober 2020. Dengan memakai topeng wajah Presiden...

berita terkait lainnya