Wednesday, October 28, 2020

Pilkada Ditengah Pandemi, Pemprov Tidak Punya Sikap

Most Read

SDM Hambat Pengembangan Wisata di Lampung

Radartvnews.com- Untuk memberikan informasi kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentang agenda pariwisata tahun 2020, Pemerintah Provinsi...

OPS Zebra Krakatau Sisir Pinggir Kota Bandar Lampung

Radartvnews.com- Hari pertama patroli Operasi Zebra Krakatau, Senin 26 oktober 2020, Satgas Gakkum Ditlantas Polda Lampung menyisir sejumlah wilayah...

Terungkap, Pria Terkapar di Kebun Sawit Dianiaya Rekan Sendiri

Radartvnews.com- Kasus penganiayaan pria yang ditemukan bersimbah darah diperkebunan sawit Jalan KS Tubun, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan,...

Panah Ikan Warga Tewas Tenggelam di Way Rarem

Radartvnews.com- Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Utara dibantu warga berhasil menemukan jasad Wahtari (51) yang sebelumnya hilang...

Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Kebun Sawit

Radartvnews.com- Warga Kotabumi Lampung Utara kembali digegerkan dengan penemuan seorang pria muda bersimbah darah diperkebunan sawit jalan KS Tubun,...

Musancab PDIP Lamteng, 10 Ranting Kembalikan SK & Mundur

Radartvnews.com- 10 dari 12 ranting, Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Seputih Mataram menyerahkan surat pengunduran diri yang...

Radartvnews.com– Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota di Lampung pada 9 desember 2020 mendatang masih menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat. Banyak masyarakat meminta agar pilkada ditunda karena pandemi covid-19 di Lampung masih terus terjadi bahkan terus bertambah kasusnya.

Menanggapi hal ini Pemprov Lampung belum mengambil sikap untuk merekomendasikan penundaan pilkada, karena kebijakan penundaan tersebut wewenang Pemerintah Pusat.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irwan Sihar Marpaung mengatakan (18/9/20) Pemprov Lampung saat ini hanya bisa meminta agar para calon kepala daerah mengutamakan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

Pihaknya meminta agar para calon kepala daerah tak melanggar protokol kesehatan seperti mengumpulkan massa terlalu banyak seperti yang terjadi pada tahapan pendaftaran di kpu beberapa waktu lalu.

“Kesadaran kita untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar, Kementerian Dalam Negeri sempat memberikan teguran kepada  calon kepala daerah di Lampung karena melanggar protokol kesehatan, oleh karena itu teguran ini seharusnya menjadi evaluasi agar kedepan tak melanggar,” jelas Irwan S Marpaung.

Diketahui, penundaan pilkada memang kewenangan pusat, tapi bukan berarti Pemprov cuma membebek, setidaknya Pemprov Lampung bisa merekomendasikan penundaan, mengingat Lampung tak lagi punya zona hijau.

Sementara terkait sanksi jika ada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pihaknya menyatakan bahwa sanksi sudah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).(lih/san)

 

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Keluarga Tolak Protokoler Pemakaman Jenazah Covid-19, Puluhan Satgas Turun

Radartvnews.com- Keluarga pasien Covid-19 di Bandar Lampung sempat menolak pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19. Pihak keluarga meminta pasien dimandikan, disalatkan dan di makamkan dekat rumah....

berita terkait lainnya