Tuesday, October 20, 2020

Kewenangan Pemda Dihapus, IMB Hingga Izin Toko Diambilalih Pusat

Most Read

Istri Terpapar Covid-19, Kadishub Diisolasi dan Kantor Dishub Pesawaran Tutup 14 Hari

Radartvnews.com-Pemkab Pesawaran akan meliburkan aktifitas perkantoran di Dinas Perhubungan setempat selama 14 hari terhitung mulai senin 19 oktober 2020. Sekretaris...

Bapas Bandar Lampung Tangani 58 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Radartvnews.com- Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung melaksanakan bimbingan pribadi konseling kepada napi Anak Berurusan Hukum (ABH). Melalui peran...

13 Terkonfirmasi Positif, Total Terpapar Corona di Lampung 1298

Radartvnews.com- Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Lampung kembali bertambah 13 orang pada Minggu (18/10/2020). Total terpapar covid-19 mencapai 1.298...

Tiga Bocah SD Tenggelam di Waduk Kardoyo

Radartvnews.com- Tiga bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Bandar Lampung tewas akibat tenggelam waduk...

Bakat Pemain Esport Lampung Siap ke Nasional

Radartvnews.com- Tournament perdana yang di selenggarakan oleh XO Stars Coffee Bersama Navies berlangsung meriah dengan menggandeng Radar Lampung TV...

DPRD Lampung Utara dan Mahasiswa Sepakat Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Radartvnews.com- Ratusan mahasiswa di Kabupaten Lampung Utara kembali melakukan aksi demo di kantor DPRD setempat (19/10). Mahasiswa yang tergabung dalam...

Radartvnews.com- Para mahasiswa dan organisasi lingkungan di Provinsi Lampung meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Rancangan Undang- Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut mereka Undang-Undang ini justru membuat rakyat lebih menderita

Sejumlah izin kini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam UU Omnibus Law menjelaskan di antaranya izin prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin domisili, izin usaha toko modern dapat dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik.

Dengan demikian, tidak diperlukan lagi perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah. Penerapan perizinan berusaha ini membuat proses perizinan berusaha diklaim menjadi lebih sederhana dan berstandar secara nasional.

Sementara Presiden BEM Unila Irfan Fauzi Rachman mengatakan, pemerintah dan DPRD kembali mengesahkan produk yang kembali membuat rakyat menderita. Produk tersebut cenderung pro pengusaha, karena dalam RUU cipta kerja terdapat poin yang mempermudah investasi. Sementara pekerja ditindas baik dari pengurangan uang PHK, gaji, libur hingga status pekerja yang tidak jelas.

Berita Lainnya  Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utusan Lampung Siap Kepung Istana

“Indikator negara maju bukan hanya tentang mempermudah investasi, namun kesejahteraan warganya pun harus dipertimbangkan,” ujar Irfan Fauzi Rachman.

Aksi penolakan juga dilakukan Walhi Lampung,  Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri menegaskan semua komponen terkena imbas masyarakat yang  sebelumnya di libatkan dalam suatu investasi melalui izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maka akan dihapuskan.

Sehingga istrumen dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup hilang. Tak sampai disitu sanksi pidana bagi pelaku perusak lingkungan pun dihapuskan dan menjadi sangsi adminsitrasi.

“semangat otonomi daerah akan hilang, karena dalam UU Omnibus Law menjelas bahwa izin prinsip, izin mendirikan bangunan, izin domisili, izin toko moderen dilakukan terpusat melalui sitem elektronik daerah tak ada kewenangan apapun,” jelasnya.

Irfan menambah ancaman kerusakan lingkungan di Indonesia dipastikan akan meluas seiring RUU ini diterapkan atas dasar itu baik Walhi maupun mahasiswa meminta kepada presiden untuk berfikir secara jernih dan mengedepankan kepentingan rakyat.(sah/san)

berita menarik lainnya

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Pilkada Serentak 2020 , KPI Minta Lembaga Penyiaran Berimbang

Radartvnews.com- Rapat Koordinasi Pengawasan Penyiaran Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pilkada Serentak 2020  di Lembaga Penyiaran dibuka langsung ketua KPI Pusat Agus Suprio dan dimoderatori...

berita terkait lainnya

Berita Lainnya  Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utusan Lampung Siap Kepung Istana