Monday, October 19, 2020

Polemik Pasal MK Dihapus, Tuan Presiden Bukalah Hati

Most Read

Istri Terpapar Covid-19, Kadishub Diisolasi dan Kantor Dishub Pesawaran Tutup 14 Hari

Radartvnews.com-Pemkab Pesawaran akan meliburkan aktifitas perkantoran di Dinas Perhubungan setempat selama 14 hari terhitung mulai senin 19 oktober 2020. Sekretaris...

Bapas Bandar Lampung Tangani 58 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Radartvnews.com- Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung melaksanakan bimbingan pribadi konseling kepada napi Anak Berurusan Hukum (ABH). Melalui peran...

13 Terkonfirmasi Positif, Total Terpapar Corona di Lampung 1298

Radartvnews.com- Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Lampung kembali bertambah 13 orang pada Minggu (18/10/2020). Total terpapar covid-19 mencapai 1.298...

Tiga Bocah SD Tenggelam di Waduk Kardoyo

Radartvnews.com- Tiga bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Bandar Lampung tewas akibat tenggelam waduk...

BPOM, Vaksin Covid-19 di Situasi Darurat

Radartvnews.com- Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terbang kenegeri tirai bambu untuk melakukan inspeksi Cara Pembuatan Obat Baik...

Dua Pejabat Tinggalkan Arinal

Radartvnews.com- Sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Lampung mengundurkan diri dari jabatannya. Ada dua pejabat yang...

Radartvnews.com– Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang menolak Undang-Undang Omnibus Law untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi.

Praktisi Hukum Wahyu Sasongko menilai publik tidak perlu khawatir dengan dihapusnya pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi lewat UU nomor 7 tahun 2020 tentang MK atau UU MK hasil revisi.

Pasal 59 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2011 tentang MK sebelumnya berbunyi, jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan dalam pasal 59 ayat (2) tersebut dihapus dalam UU nomor 7 tahun 2020 tentang MK yang baru disahkan DPR pada selasa (1/9/2020) bulan lalu.

“Publik tidak perlu khawatir dengan penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK yang dikhawatirkan dapat membuat upaya Judicial Review ke MK menjadi sia-sia,” jelasnya.

Diketahui, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020, pasal 59 ayat 2 berbunyi jika diperlukan undang-undang yang telah di uji DPR atau Presiden segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Berita Lainnya  Daring Diperpanjang 3 Januari 2021

UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK

Pasal 59 Ayat (2) Berbunyi

Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan undangan.  

UU Nomor 7 tahun 2020 tentang MK

Pasal 59 Ayat (2)

Dihapus

 

Wahyu juga menyoroti revisi UU MK juga tak melibatkan berbagai kalangan dan partisipasi publik dilakukan tertutup serta serba cepat.

Setelah pasal kewajiban untuk segera menerapkan putusan MK dihapus, pemerintah dan dpr bebas melakukan dan melaksanakan putusan MK kapanpun.

 

Judicial Review Tetap Diperlukan

Meski begitu menurut Wayhu, Judical Review diperlukan karna untuk mengetahui pasal mana saja yang di anggap salah dan harus di revisi selain itu dalam judical review.

“Ada judical formil dan material dimana jika ditemukan proses pembuatan undang-undang mengalami kesalahan atau mengabaikan aturan maka semua pasal di dalamnya cacat secara hukum,” jelasnya.

Berita Lainnya  Pilkada Serentak 2020 , KPI Minta Lembaga Penyiaran Berimbang

Wayhu sasongko menambahkan, dalam polemik Undang-Undang Omnibus Law ini masyarakat hanya bisa berharap Presiden bisa membuka hati untuk membuat Perpuu.(sah/san)

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Pilkada Serentak 2020 , KPI Minta Lembaga Penyiaran Berimbang

Radartvnews.com- Rapat Koordinasi Pengawasan Penyiaran Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pilkada Serentak 2020  di Lembaga Penyiaran dibuka langsung ketua KPI Pusat Agus Suprio dan dimoderatori...

berita terkait lainnya