Wednesday, February 19, 2020

Bawaslu Kaji UU Pilkada dan Pemilu

Must Read

Besok Jilid I Diumumkan, Rekomendasi Lima Paslon PDIP Mencuat

Radartvnews.com- PDI Perjuangan akan mengumumkan 48 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah gelombang 1 di Pilkada...

Pengusaha Katering dan Oknum Polisi Digerebek

radartvnews.com- Diduga berbuat mesum, oknum anggota Polres Lampung Barat & istri seorang pengusaha katering di kota Metro,...

Dituduh Culik, Kerabat Pemulung Menuntut

Radartvnews.com- Irawati pemulung yang menjadi viral setelah dituduh hendak menculik seorang anak di jalan dosomuko, kampung sawah brebes, Tanjung...

Jual Beli Jabatan Intai Tujuh Dinas

Radartvnews.com- Adanya tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini dijabat oleh Pelaksana...

Dituduh Penculik, Pemulung Nyaris Dihakimi Massa

Radartvnews.com- Dituduh akan melakukan penculikan anak, seorang  pemulung rongsokan di Bandar Lampung nyaris jadi bulan-bulanan warga.

Radartvnews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung terus mempersiapkan refrensi dan masukan menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Ini terkait adanya pasal dalam UU No 7 Tahun 2017 dan UU No 10 Tahun 2016 yang tidak sinkron dan membuat kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tidak maksimal.

Dalam pelaksanaan pilkada, mengamanahkan undang undang yang dipakai adalah UU No 10 Tahun 2016, bukan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dalam salah satu pasal menyebutkan,  pengawas Pemilu masih bersifat pengawas belum badan. Selain itu masa kerja dan jumlah anggota yang ada masih terbatas. Melalui workshop eksaminasi peraturan perundang undangan dalam menghadapi Pilkada tahun 2020, Kamis 10 Oktober 2019, Bawaslu Lampung harapkan masukan dari akedemisi dan praktisi hukum serta berbagai pihak, untuk dapat membedah  dampak tumpang tindihnya aturan pada UU No 7 Tahun 2017 dan UU No 10 Tahun 2016, agar menjadi undang-undang yang sempurna sebagai rujukan Pilkada tahun 2020.

Berita Lainnya  Firmansyah Gandeng Bustomi

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, Bawaslu Lampung meminta masukan dari ahli hukum dari permasalahan dua undang-undang ini. Dari masukan berbagai pihak ini nantinya dibawa ke Bawaslu RI sebagai masukan dari masyarakat dalam penyempurnaan UU No 10 Tahun 2016 yang akan dibedah oleh Bawaslu dan komisi di DPR RI sebelum disahkan oleh pemerintah.

Bawaslu Lampung mengharapkan, kedepan dengan telah sempurnya undang-undang 10 tahun 2016, maka turunan dari  undang-undang dalam bentuk peraturan Bawaslu dapat secara kongkrit mengatur secara resmi sistem kerja Bawaslu pada Pilkada di 8 kabupaten kota di Lampung. (bow)

BACA JUGA

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pengusaha Katering dan Oknum Polisi Digerebek

radartvnews.com- Diduga berbuat mesum, oknum anggota Polres Lampung Barat & istri seorang pengusaha katering di kota Metro,...

SPAM April di 3 Kecamatan, 5 Kecamatan Ditunda

Radartvnews.com- Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sitem Penyedia Air Minum (SPAM), baru bisa dinikmati dibulan april 2020. Dari delapan kecamatan di Bandar...

Buruh Tani Tewas Bersimbah Darah

Radartvnews.com- Warga dusun sukarame  desa haduyang  natar, Lampung Selatan sekitar pukul 10:00 WIB (18/2) geger  atas  ditemukan mayat dalam keadan tertelungkup tidak jauh dari parbik...

Kemendes Sindir Pemprov, Pengelolaan dana desa ’ambyar’

Radartvnews.com- Meski Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan berbagai bentuk dan program dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan namun nyatanya belum...

Besok Jilid I Diumumkan, Rekomendasi Lima Paslon PDIP Mencuat

Radartvnews.com- PDI Perjuangan akan mengumumkan 48 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah gelombang 1 di Pilkada serentak 2020.

More Articles Like This