Sunday, March 29, 2020

BPJS Putuskan Kontrak , Lampura Gagal Bayar Rp 1,9 Miliar

Must Read

RSUD A Yani Metro Isolasi PDP Usia 2,6 Tahun

Radartvnews.com- RSUD Ahmad Yani Metro kembali merawat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Lampung Timur yang diduga terinfeksi...

Pasien ke 4 Positif Corona di Lampung Ikut Seminar di Jakarta

Radartvnews.com- Kepala Dinas kesehatan Lampung Reihana membenarkan saat ini di Lampung nambah satu kasus pasien positif corona....

Tambah 1, di Lampung Ada 3 Positif Corona

Radartvnews.com- Setelah adanya penyataan pemerintah pusat dalam penanganan virus Corona, Kamis (26/3) sore. Jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19)...

Dua Polisi Sumsel Ditangkap Di Lampura

radartvnews.com - Dua orang anggota kepolisian yang bertugas di polda Sumatera Selatan diringkus, karena kedapatan membawa narkoba....

Herman HN, Kelonggaran Cicilan Tidak Untuk ASN

Radartvnews.com- Walikota Bandar Lampung Herman HN meminta kepada seluruh bank daerah yang berada dibawah naungan Pemkot mematuhi...

Radartvnews.com- Diputusnya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS kesehatan cabang Kotabumi, berdampak pada pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.

Ribuan warga yang terdaftar pada pada Pemda atau peserta didaftarkan oleh Pemda sebagai jaminan kesehatan terpaksa harus gigit jari. Pasalnya kartu kesehatan yang mereka miliki tak lagi berfungsi atau tidak dapat digunakan untuk berobat. Terhitung sejak tanggal 1 November 2019. Tercatat ada tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh ( 36.607 ) Jiwa yang sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara menjadi non aktif kepesertaannya.

Pemutusan itu sendiri dikarenakan pihak Pemda terhutang kepada BPJS kesehatan cabang Kotabumi, selama bulan September dan Oktober 2019. Sebanyak satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah.

Sebelumnya pihak BPJS kesehatan telah berkoordinasi dan memberikan tenggang waktu yang semestinya pembayaran dilakukan sebelum tangal 10 setiap bulannya dan pihak Pemkab telah mengajukan penangguhan pembayaran hingga tanggal 18 Oktober 2019. Namun hingga tanggal tersebut belum juga ada pembayaran sehingga pihak BPJS kesehatan melakukan penonaktifan peserta pada Pemda.

Hal tersebut dibenarkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Sofyan. jaminan kesehatan pada Pemda terpaksa dinon aktifkan, karena pihak Pemkab terhutang pembayaran selama dua bulan.

Namun Sofyan juga menjelaskan, bagi warga tidak mampu yang kartu jaminan kesehatannya di non aktifkan, dapat mengurus surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari Lurah atau Kades setempat, untuk mendapat pelayanan pengobatan di RSUD Ryacudu Kotabumi.(sas,bow,rie)

BACA JUGA

Latest News

Narkoba Senilai Rp2,4 Miliar Diamankan

Direktorat reserse narkoba Polda Lampung beserta jajaran mengungkap tiga ratus dua puluh empat kansus narkotika ...

Jalan Dan Kantor Pemkab Di Semprot

Pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan. Kali ini jajaran kepolisian Lampung Timur mengerahkan mobil water canon melakukan penyemprotan disinfektan ...

Polisi Bubarkan Pesta Pernikahan

Imbauan dan maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menekan dampak paparan virus corona mulai berjalan sejumlah keramaian hingga pesta pernikahan dibubarkan. Selain di Jawa...

Pasien 04 Ada Baru Pulang Dari Jakarta

Pasien yang dinyatakan positif tertular (covid-19) di Lampung kembali bertambah satu oran.g Total saat ini terdapat empat pasien . Pasien yang dinyatakan...

Narkoba Senilai Rp2,4 Miliar Diamankan Ops Antik Krakatau

Radartvnews.com- Operasi Antik Krakatau yang digelar selama 14 hari terhitung tanggal 9 - 22 maret 2020, jajaran Polda Lampung mengungkap 324 kasus...

More Articles Like This