Delapan Fraksi DPRD Kembali Kritik RAPBDP Lampung Timur Tahun 2016

Delapan Fraksi DPRD Kembali Kritik RAPBDP Lampung Timur Tahun 2016
Delapan Fraksi DPRD Kembali Kritik RAPBDP Lampung Timur Tahun 2016

radartvnews.com – Setelah sebelumnya rapat penyampaian laporan pertangungjawaban pelaksanaan anggaran LPP tahun 2015 dan paripurna dengan agenda penyampaian rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD, tahun 2016–2021, yang disampaikan Bupati Lampung Timur  dikritik habis-habisan oleh delapan fraksi-fraksi di DPRD Lampung Timur.

Kedelapan fraksi DPRD Lamtim menilai apa yang sudah dituangkan dalam perencanaan paripurna dalam penyampaian RPJMD tahun 2016 hingga 2021. Serta penyampaian kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas flafon anggaran sementara, tahun anggaran 2016 yang di sampaikan Bupati Lampung Timur pekan lalu, terkesan dipaksakan. Bahkan DPRD menilai tidak seusai dengan program harapan masyarakat. Pasalnya saat ini keuangan Lampung Timur mengalami defisit.

Dalam sambutan sebelumnya Bupati Lampung Timur Khusnunia Chalim  mengatakan bila Pemkab Lampung Timur akan melakukan pembangunan di Lampung Timur. Hal  ini pun terjadi pada paripurna penyampaian pemandangan fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2016, yang langsung di pimpin Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif jumat sore.

Bahkan dari delapan fraksi ini, empat fraksi di antaranya yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PDIP DPRD Lampung Timur, memberikan sindiran pedas  dan pertanyaaan terhadap kebijakan program yang sudah tertuang dalam perencanaan anggaran Kabupaten Lampung Timur  tahun 2016 ini.

Diketahui saat ini masyarakat Lampung Timur, di 24 kecamatan, khusus nya warga Kecamatan Labuhan Maringgai, Melinting dan Batang Hari Nuban, kondisi perekonomiannya sangat memperihatinkan.

Selain  kelangkaan pupuk bagi para petani yang sering terjadi setiap tahunnya. Makin menjadinya aksi kriminalitas di desa- desa, serta marak nya hiburan erotis dapat memicu keributan antar warga.

Bahkan akhir-akhir ini sering terjadi aksi demo di beberapa kecamatan di Lampung Timur, akibat kesenjangan sosial  di desa- desa, ditambah kenaikan angka kemiskinan yang terjadi saat ini.

Serta defisit anggaran yang terjadi membuat Lampung Timur dalam kondisi darurat. Dalam pandangannya  fraksi PKS menyindir kebijakan kenaikan di dalam anggaran hibah di dinas pendidikan pemuda dan olah raga, seharusnya mengaju pada skala prioritas berdasarkan jumlah peserta didik, sesuai dengan peruntukannya karena selama ini belum terlihat pemerataan di dunia pendidikan di Lampung Timur.

Hal yang sama  juga disampaikan fraksi Partai Golkar yang menilai dalam semester pertama, pelaksanaan APBD tahun 2016 mengalami stagnanisasi atau diam di tempat. Padahal kegiatan itu bersumber dari APBD, terutama pada pos belanja hibah, kegiatan infrastruktur dan pos-pos belanja langsung yang bersentuhan dengan masyarakat miskin, akibat keraguan dalam pelaksanaannya.

Begitu juga dengan fraksi Partai Gerindra yang merasa pesimis  terhadap apa yang sudah di anggarkan  untuk mendapatkan PAD, serta mempertayakan kebijakan Pemkab, karena menurutnya selama ini di dalam anggaran APBD murni sebesar 92 koma 8 milyar rupiah saja PAD tidak tercapai.

Mengapa di dalam perubahan anggaran di naikan menjadi 100 milyar rupiah, hal ini membuat beban para satuan kerja perangkat daerah  di Lampung Timur.

Berbeda dengan kritik yang di berikan oleh fraksi Partai PDI- Perjuangan atas kebijakan efesiensi anggaran di saat defisit  seperti ini, yang di lakukan Pemkab Lampung Timur terhadap pemotongan dalam anggaran bantuan hibah untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, kelompok pengajian, kelompok pemuda, yang berhubungan dengan masyarakat  yang sudah di tetapkan di dalam APBD tahun 2016, karena batuan hibah itu sangat menyentuh dan di rasakan oleh masyarakat.

Fraksi partai moncong putih ini juga dalam pemandangannya tidak mendukung kebijakan dihilangkannya tunjangan untuk dokter spesialis  serta seringnya keterlambatan Pemkab Lampung Timur dalam penyaluran tunjangan aparat pamong desa  yang selama ini sering terjadi.

Perlu di ketahui walapun  anggaran APBD Kabupaten Lampung Timur yang kini mencapai 2 triliyun rupiah lebih merupakan APBD terbesar di  Provinsi Lampung  setelah Kota Bandar Lampung, namun sayang hingga kini tak ada kemajuan seperti kabupaten kota lainnya.(syam/jef)