Scroll untuk membaca artikel
Bandarlampung

Gawat! Demokrasi Lampung Terpuruk

2
×

Gawat! Demokrasi Lampung Terpuruk

Share this article
Gawat! Demokrasi Lampung Terpuruk

radartvnews.com- Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI ) di Lampung menjadi sorotan berbagai pihak, pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS ) selama kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi membahas IDI di Lampung yang digelar di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, selasa pagi (15/5/2018).

Data IDI Lampung tahun 2014 lalu sebesar 71,62,  kemudian di tahun 2015 turun menjadi 65,95 dan ditahun 2016 turun kembali menjadi 61,00 sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 Badan Pusat Statistik masih melakukan pendataan.

Data ini pun hal menjadi perhatian bagi semua kalangan jika IDI di Lampung tak baik, akademisi pun menyoroti hal ini yang menilai Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) terkesan tutup mata.

Akademisi Fiisip dari Universitas Lampung  Dedy Hermawan menilai bahwa peran pemerintah maupun DPRD dinilainya tak mempunyai kepekaan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia di Lampung yang terus menurun, padahal menurunya IDI ini menjadi sebuah masalah besar yang harus segera diatasi.

“jika tidak diatasi dengan segera mungkin maka akan menjadi ancaman besar terhadap provinsi lampung yang nantinya bisa menimbulkan konflik konflik sosial, kelompok kerja ( pokja ) IDI di Lampung tidak bekerja secara maksimal,” ujar Dedy

Sementara itu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ( Kesbangpol ) Provinsi Lampung Sukiran mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap Pokja IDI Lampung agar lebih bekerja maksimal.

Apalagi di tahun 2018 dan 2019 mendatang merupakan tahun politik yang rentan dengan berbagai persoalan demokrasi, jika tidak ditangani secara serius maka Indeks Demokrasi Indonesia di Lampung akan semakin menurun.

Ada beberapa indikator yang membuat IDI di Lampung terus mengalami penurunan diantaranya persoalan kebebasan sipil, hak hak politik, Lembaga Demokrasi.(lih/san)