Hari Ini Jokowi Umumkan Kabinetnya

Radartvnews.com – Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya hari ini (21/10). Ia pun memastikan ada perubahan nomenklatur di kementerian atau lembaga di periode kedua kepemimpinannya.

Jokowi juga memberikan sinyal akan ada wajah-wajah baru yang akan mengisi posisi strategis dalam timnya untuk lima tahun ke depan. “Besok pagi (hari ini, red) akan saya kenalkan (Menteri, red). Ditunggu besok,” terang Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai pelantikan di Gedung MPR/DPR/DPD, kemarin (20/10).

”Perubahan nomenklatur ada. Besoklah, sing sabar semuanya,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menolak untuk menjelaskan secara detil perubahan nomenklatur yang dimaksud dan meminta semua pihak untuk bersabar.

“Besok kita akan kenalkan dulu, menteri-menteri, yang telah kita pilih, kita kenalkan. Ya setelah dikenalkan, tentu saja ya akan segera dilantik. Wajah-wajah baru besoklah, besok pagi. Pagi-pagi akan saya kenalkan wajah-wajah baru,” ucap Jokowi.

Menanggapi postur kementerian yang dikendalikan Jokowi pada periode keduanya ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan, Gerindra tidak bisa mengintervensi kebijakan Presiden. “Lho itu hak prerogratif Presiden. Hak presiden ya,” tegasnya.

Posisi Gerindra bukan pendukung Jokowi saat Pilpres. ”Kita juga tahu diri,” kata Edhy Prabowo ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, tadi malam. Edhy berkali-kali menyebut partainya akan menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi.

”Ketua Umum (Prabowo, red) telah menyampaikan hal ini ke Presiden. Gerindra baik di dalam atau diluar kabinet, akan tetap bersikap kritis membangun, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya.

Edhy sendiri sebelumnya mengaku diajukan Prabowo Subianto untuk masuk sebagai menteri dalam kabinet mendatang apabila dibutuhkan. Namun dia mengungkapkan hingga saat ini belum ada panggilan dari Istana terkait menteri. “Belum ada soal itu (menteri, red). Belum ada ya, kan yang komunikasi pak Prabowo di Istana,” kata Edhy.

Mengenai kesiapan jika dibutuhkan menjadi menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf, Edhy mengatakan bahwa dirinya dilatih dan diajarkan Prabowo untuk siap dalam kondisi apapun. “Kita sebagai kader akan selalu siap. Siap menjalankan mandat. Dan sudah dua periode (DPR) dilewati, alhamdulillah lulus tanpa gangguan,” kata Edhy.

Terpisah, Pengamat Hukum Yusdianto Alam berharap Presiden Jokowi mampu memilih dan menempatkan orang-orang profesional dalam kabinet kepemimpinan 2019-2024. “Orang-orang profesional khususnya di kementerian strategis sangat diperlukan untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan harus kerja dan kerja cepat untuk membangun Indonesia. Jangan sampai ada orang-orang yang terkontaminasi dengan pelanggaran hukum,” harapnya.

Dosen Hukum Universitas Lampung itu mengakui bahwa Presiden Jokowi akan sulit terbebas dari penempatan orang-orang partai untuk didudukkan sebagai menteri. Tetapi, Presiden Jokowi harus berani meminta atau mengambil orang-orang yang bagus atau memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan kementerian.

“Dalam kondisi ini seharusnya partai pun harus bisa memahami bahwa kadernya yang terpilih tidak lagi sibuk mengikuti kegiatan partainya, apalagi mementingkan partainya. Posisinya untuk rakyat bukan lagi untuk partai,” timpalnya.

Terpisah pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berharap mereka yang masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin periode 2019-2024 bisa mencerminkan komitmen perjuangan membangun Indonesia.

”Calon menteri terpilih harus bisa meyakinkan berbagai pihak non-pemerintah agar turut ikut menyelesaikan berbagai program kerja dan masalah yang ada di Indonesia terutama terkait peningkatan ekonomi. Mereka adalah tim impian yang diharapkan mampu menyelesaikan problem ekonomi kita,” tegasnya.

Enny juga mengingatkan jangan sampai para calon menteri yang terpilih akan lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik. “Harapannya akan jauh berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jangan sampai lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik,” tegasnya. (fin/put)