LPPM Unila Kaji Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Pedesaan

radartvnews.com-Reformasi agraria telah menjadi salah satu isu yang mendesak untuk dilakukan dan telah diakomodir sebagai prioritas progr am Nawacita dalam pemerintahan Joko Widodo. Pada konteks Indonesia, salah satu program pembangunan yang telah berlangsung puluhan tahun, yang berlangsung dengan skala massif dengan melibatkan sejumlah besar populasi dan sangat berkait erat dengan persoalan agraria, adalah transmigrasi.
Dimana transmigrasi dan (persoalan) agraria adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan transmigrasi mengandung implikasi pengaturan tata ruang (agraria) yang membawa konsekuensi pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Setelah lebih dari 100 tahun implementasi kebijakan transmigrasi, aneka ragam konsekuensi, tantangan dan persoalan muncul dari landasan masalah agraria pada konteks kebijakan ini.
Aneka ragam konsekuensi, tantangan, dan persoalan itulah yang turut membentuk dinamika perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Dinamika ini masih berlangsung dan memerlukan urun rembug dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan telaah ulang, merefleksikan, dan mempertimbangkan berbagai pelajaran yang bisa diperoleh di masa lalu dan masa kini untuk keberlangsungan transmigrasi dan pengelolaan ruang hidup di masa depan.

Atas dasar itulah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung berinisiatif untuk mengadakan seminar dan lokakarya tentang kebijakan agraria dan transmigrasi di Indonesia.

Dalam kegiatan ini juga disusun rekomendasi kebijakan (policy brief) dengan tiga (3) agenda utama; pertama membangun paradigma baru transmigrasi dalam konteks terkini, kedua; landasan baru bagi penyelesaian sengketa lahan dan konflik agraria di wilayah transmigrasi, ketiga; kebijakan reforma agraria dan transmigrasi di era Indonesia kontemporer.

Ketua Panitia Kegiatan Dr Robi Cahyadi Kurniawan mengatakan bila kegiatan ini bertujuan sebagai ajang komunikasi, tukar serta bangun gagasan yang mempertemukan para pakar, pengkaji, dan pembuat kebijakan berkenaan tema agraria dan transmigrasi. Menghasilkan tiga agenda utama rekomendasi kebijakan (policy brief) yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kita berharap poin-poin utama yang dihasilkan dari seminar dan lokakarya dapat menjadi saran dan masukan bagi perbaikan regulasi (Undang-undang) transmigrasi yang terbaru, khususnya yang berkenaan dengan dimensi ke-agraria-an” ujar Robi.

Sementara itu Ketua LPPM Unila Warsono PhD mengatakan bila hasil seminar nantinya dapat memperluas wawasan dan mengeksplorasi medan masalah serta temuan baru berkenaan dengan masalah agraria dan transmigrasi.
“Nantinya bisa menghasilkan kritik dan sumbangsih bagi pelaksanaan agenda reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah” ungkap Warsono.

“Terdapat dua kegiatan dalam acara ini yakni seminar nasional dan diskusi penyusunan rekomendasi kebijakan (policy brief) bidang agraria dan transmigrasi” lanjutnya.

Sebagai Pembicara kegiatan diantaranya perwakilan dari Kementrian Desa, Kementeian ATR /BPN Ketua DPP PATRI, Ir.Sunu Pramono Budi, M.M, Akademisi Universitas Lampung Dr. Habibullah Djimat, Dr. Sudarma Wijaya, Dr. Hartoyo, M.Si, Dr. Bartoven Vivit Nurdin, Dr. Yuliana Rahma Fitriana, Dr. Fitra Darma dan Dr. Erwanto. Antropolog Dr. Yando Zakaria, Praktisi Hukum Unila Dr. FX. Sumarja, M.H. Divisi Konflik Lahan DPP PATRI, Asep Yunan Firdaus. Akademisi Universitas Sumatera Utara Zaid Perdana Nasution, Ph.D. serta Akademisi dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional M. Nazir Salim.

Dalam kegiatan yang digelar selama dua hari (10-11/7) di hotel Emersia Bandarlampung sejumlah bahasan yang disampaikan dalam kegiatan ini diantaranya Kebijakan Agraria dan Peta Jalan Perubahan Transmigrasi, Perubahan Mata-pencaharian di Wilayah Pedesaan Transmigran. Dinamika Sosial-politik-adat-budaya di Wilayah Transmigrasi. Transmigrasi dan Konflik Agraria dan Tantangan Agroindustri di Wilayah Pedesaan Transmigrasi.
Kegiatan ini akan menghasilkan produk buku kumpulan tulisan dari tiap pembicara dan penulis tamu tentang topik-topik pada 5 panel disampakan serta naskah rekomendasi kebijakan. (JF)

loading...