Rasionalisasi Anggaran Sepihak

Diam – diam, pemerintah provinsi Lampung melakukan rasionalisasi anggaran beberapa satuan kerja. Sayangnya, hal ini tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif dan pengawasan. Beberapa satuan kerja yang ada pun terdampak salah satunya dinas pendidikan dan kebudayaan Pemprov Lampung, anggaran bantuan operasional daerah di pangkas 600 miliar lebih.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD provinsi Lampung, Mingrum Gumay menilai, pemerintah provinsi Lampung bersama tim anggaran perencanaan daerah berkerja tidak profesional. Seharusnya, DPRD diajak untuk membahas rasionalisasi anggaran terlbih dalam kegitan yang masih berjalan. Pemerintah provinsi Lampung juga diminta memahami kondisi DPRD Lampung saat ini.

Kedepan, kinerja pemerintah daerah bersinergi dengan DPRD sebagai lembaga politik. Dprd akan menjalankan fungsinya mengawasi, budgeting, dan melakukan legalisasi. Sebelumnya, rasionalisasi anggaran di tengah tahun berjalan juga pernah terjadi dalam APBD 2017. (Hen/Wo)